Jurnal Kampus

Sekretariat : Jl. Brigjend H. Hasan Basry Gedung Fakultas Ekonomi Ruang BEM Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Telp.( 0511) 305116 (ext) 124. Berbicara, Berpendapat, Bertukar pikiran, berdiskusi dan Bersama Mencari Solusi
 
IndeksPortalCalendarGalleryFAQPencarianAnggotaGroupPendaftaranLogin

Share | 
 

 Kenaikan BBM dan Kegagalan Pemerintahan SBY-Kalla Penuhi Hak Nelayan Atas Energi

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Go down 
PengirimMessage
fiki
Admin


Jumlah posting : 32
Age : 33
Lokasi : Jakarta - Bekasi
Registration date : 06.05.08

Character sheet
Game: Gamers

PostSubyek: Kenaikan BBM dan Kegagalan Pemerintahan SBY-Kalla Penuhi Hak Nelayan Atas Energi   Sat May 24, 2008 2:21 pm

WALHI/Friends of the Earth Indonesia

Jakarta, 14 Mei 2008 —
Rencana pemerintah menaikkan kembali harga BBM mendapat protes keras
dari sejumlah nelayan yang tergabung dalam Komite Persiapan Organisasi
Nelayan Nasional Indonesia (KPNNI) dan sejumlah organisasi sipil di
Jakarta.
“Pemerintahan SBY-Kalla telah berlaku tidak adil
terhadap nelayan tradisional Nusantara. Hal ini terlihat dari kebijakan
energi dan pangan nasional yang tidak memihak nelayan tradisional,”
tegas Tiarom dari Forum Komunikasi Nelayan Jakarta (FKNJ), anggota
KPNNI.
Pada praktiknya, nelayan tradisional selalu dirugikan
oleh kebijakan energi reaktif ini. Bayangkan, nelayan tradisional harus
mengeluarkan ongkos ekstra untuk mendapatkan BBM. Tiarom menambahkan,
“Nelayan tradisional selalu mendapatkan harga lebih mahal ketimbang
harga BBM berdasar ketetapan pemerintah. Penyebabnya, beban biaya
distribusi BBM selalu ditimpakan kepada nelayan tradisional. Padahal,
hampir 50% dari biaya produksi yang dikeluarkan oleh nelayan
tradisional diperuntukkan untuk memeli BBM. Selebihnya untuk membeli
umpan, alat tangkap, es, perbaikan perahu, dan sebagainya”.
Berpijak pada realitas ini, semestinya Pemerintahan SBY-Kalla tidak
menggunakan kenaikan BBM sebagai kebijakan energi nasional. Selain
terlihat reaktif, kebijakan ini lebih mencerminkan kegagalan
pemerintah. Terlebih, hak atas energi seluruh warga negara Indonesia,
tak terkecuali nelayan tradisional, belum dipenuhi secara adil.
“Dari perspektif sosial-ekonomi, nelayan tradisional adalah kelompok
masyarakat paling rentan dan paling dirugikan oleh kebijakan energi
pemerintahan SBY-Kalla. Bisa dilihat, misalnya, kebijakan konversi BBM
ke gas. Kebijakan ini sama sekali tidak memiliki relevansi terhadap
kebutuhan sosial-ekonomi dan budaya masyarakat pesisir dan nelayan
tradisional. Apalagi kebijakan menaikkan harga BBM,” tegas Dedy
Ramanta, koordinator nasional KPNNI.
“Mengacu pada sejarah
kebijakan energi nasional,” sebut Riza Damanik, Manajer Kampanye
Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional WALHI, “ada lima hal yang
mencerminkan ketidakadilan kebijakan energi nasional terhadap nelayan
tradisional Indonesia.” Kelima hal itu adalah sebagai berikut:

  1. Harga
    BBM yang diterima oleh nelayan, 80% lebih mahal dari harga yang
    ditetapkan pemerintah, bahkan bisa mencapai lebih dari 300% untuk
    mereka yang tinggal di pulau-pulau kecil. Hal ini dikarenakan biaya
    distribusi masih ditanggung penuh oleh nelayan.
  2. Tiadanya
    kesungguhan pemerintah untuk memberikan akses terhadap energi secara
    mudah saji dan berkelanjutan kepada keluarga nelayan.
  3. Dalam
    situasi pemerintah belum mampu memberikan kemudahan akses (distribusi)
    BBM kepada nelayan, serta menjamin ketersediaan BBM dengan harga yang
    murah, pemerintah justru mengkriminalisasi perilaku (pola adaptasi)
    nelayan untuk mendapatkan BBM dengan menyebutkan nelayan di sejumlah
    daerah penjahat energi (baca: penimbun).
  4. Skema Bantuan
    Langsung Tunai (BLT) yang telah dijalankan oleh Pemerintah SBY-Kalla
    tidak mampu menyelesaikan masalah terkait dengan dampak kenaikan BBM di
    kalangan nelayan, khususnya nelayan tradisional.
  5. Kebijakan
    kenaikan BBM semakin memperparah kehidupan nelayan. Terlebih, kebijakan
    ini muncul bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kelautan
    No. 06 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Jaring Trawl; dan kebijakan
    kelautan lainnya, khususnya UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan
    Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dimana kebijakan ini secara tegas
    memprivatisasi wilayah hidup dan wilayah tangkap nelayan tradisional
    Indonesia.
Fiki Ikrom Ibrahim,

from http://www.walhi.or.id/
info selengkapnya, hubungi:
Tiarom, Forum Komunikasi Nelayan Jakarta (FKNJ): 0881.1527.166
Dedy Ramanta, Koordinator Nasional Komite Persiapan Nasional Organisasi Nelayan Nasional Indonesia (KPNNI) :081314919254
M.Riza Damanik, Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional WALHI:0818773515
Kembali Ke Atas Go down
Lihat profil user http://jurnal-kampus.friendhood.net
rahiem
Vice Admin
Vice Admin


Jumlah posting : 6
Age : 33
Lokasi : Bandung
Registration date : 16.05.08

PostSubyek: ?   Sun May 25, 2008 2:24 am

PIna banyak yang ngirim artikel/berita tentang BBM ya..
oya, kemaren aq posting tentang BBM itu pukul 00 WIB tanggal 24 Mei 2008. kenapa di halaman portal tertulisnya jam 9 pm tanggal 23 Mei 2008 ya?
Kembali Ke Atas Go down
Lihat profil user http://karindangan.blogspot.com
fiki
Admin


Jumlah posting : 32
Age : 33
Lokasi : Jakarta - Bekasi
Registration date : 06.05.08

Character sheet
Game: Gamers

PostSubyek: masalah tangggalan   Mon May 26, 2008 2:00 pm

kada tahu nah him ae, kayaknya mengikuti waktunya international nah.. mun kada salah mengikuti waktunya home portal ini, kayaknya waktu amerika rabbit coba lah stumat nda cari cari ganti waktunya..
Kembali Ke Atas Go down
Lihat profil user http://jurnal-kampus.friendhood.net
Sponsored content




PostSubyek: Re: Kenaikan BBM dan Kegagalan Pemerintahan SBY-Kalla Penuhi Hak Nelayan Atas Energi   Today at 1:32 pm

Kembali Ke Atas Go down
 
Kenaikan BBM dan Kegagalan Pemerintahan SBY-Kalla Penuhi Hak Nelayan Atas Energi
Topik sebelumnya Topik selanjutnya Kembali Ke Atas 
Halaman 1 dari 1

Permissions in this forum:Anda tidak dapat menjawab topik
Jurnal Kampus :: Hot News Update :: Hot News Update-
Navigasi: