Jurnal Kampus

Sekretariat : Jl. Brigjend H. Hasan Basry Gedung Fakultas Ekonomi Ruang BEM Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Telp.( 0511) 305116 (ext) 124. Berbicara, Berpendapat, Bertukar pikiran, berdiskusi dan Bersama Mencari Solusi
 
IndeksPortalCalendarGalleryFAQPencarianAnggotaGroupPendaftaranLogin

Share | 
 

 Membangkitkan Ekonomi Umat

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Go down 
PengirimMessage
guswahid
Vice Admin
Vice Admin


Jumlah posting : 12
Age : 32
Lokasi : Banjarmasin
Registration date : 09.05.08

Character sheet
Game: Gamers

PostSubyek: Membangkitkan Ekonomi Umat   Wed Jun 11, 2008 9:24 am

MEMBANGKITKAN EKONOMI UMAT

oleh: Syahrituah Siregar, SE, MA


Ditengah keterpurukan kaum muslimin dunia dan di Indonesia pada khususnya, timbul pertanyaan adakah harapan untuk mampu bangkit kembali. Kenyataan faktual yang dihadapi begitu berat, apalagi jika membayangkan visi mencapai Islam sebagai pemimpin dunia. Karena itulah, banyak orang Islam mengambil penyikapan berbeda, dari yang optimis sampai yang pesimis. Disisi lain, ada yang bertahan pada pakem aqidah tapi ada yang menyeberang dari pakem, serta menyeberang tapi tidak merasa mencederai aqidahnya.

SEMANGAT DAN NILAI KEBANGKITAN

Dalam konteks nasional, kebangkitan Indonesia di cetuskan pada 28 Mei 1908. Kaum terpelajar menemukan makna hakiki pentingnya merebut kemerdekaan ditengah penindasan penjajah. Mereka kemudian mempelopori bentuk perjuangan yang jelas konteksnya, yakni untuk Indonesia terbebas dari kolonialisme asing.

Oleh karenanya, semangat membaja untuk bangkit itu dimulai dari kesadaran. Kesadaran untuk melompat dari pemikiran dan perbuatan yang menjerat dan membuat keterkungkungan kepada kemerdekaan dan kebebasan yang bermartabat. Dapat dibayangkan betapa lebih 300 tahun sudah penjajahan saat itu mengebiri pola fikir dan mental rakyat Indonesia. Bagi rakyat biasa, mungkin, menerima kehinaan dan penderitaan itu tanpa daya sebagai hal yang sudah lumrah. Bagi elit dan terpelajar, yang kualitas dan powernya lebih baik, memiliki paling sedikit 2 (dua) alternatif, yakni bersikap cari aman (comfort) atau berjuang melawan penindasan. Pada akhirnya, sejarah membuktikan perjuangan kemerdekaan kita hanya bisa sukses karena didasari sikap dan jatidiri yang tegas dalam melawan penjajahan.

KETERPURUKAN DAN KETERJAJAHAN EKONOMI

Ditinjau dari pendekatan ekonomi pembangunan negara berkembang, terdapat 2 (dua) aliran dalam memandang keterbelakangan suatu negara, yakni aliran developmentalist-modernist dan aliran dependence-structuralist. Aliran pertama yang terdiri atas model linear dan neoklasik, memandang keterbelakangan diakibatkan oleh sifat-sifat tradisional yang masih melekat. Oleh karenanya, ramuan utama untuk memajukan level masyarakat adalah dengan menyuntikan suatu dosis formula ekonomi tertentu. Untuk menjamin daya serap diperlukan reformasi kelembagaan, pola fikir, sistem nilai, bahkan pandangan akan agama. Hal ini ditujukan untuk merubah kondisi tradisional menjadi modern dan profesional.

Aliran kedua melihat bahwa keterbelakangan itu disebabkan adanya ketidakadilan dan kesenjangan antar negara. Ini terjadi karena negara-negara berkembang sangat tergantung dalam hal modal, teknologi, dan tenaga ahli kepada negara maju. Ketergantungan ini tidak saja terjadi secara alamiah tetapi juga diciptakan secara terstuktur, by design, dalam pola hubungan yang dijembatani melalui lembaga-lembaga internasional. Aliran ini dianggap berhasil menjelaskan fenomena global yang sebenarnya terjadi tetapi gagal dalam merumuskan pola pembangunan yang baik, selain membangkitkan resistensi terhadap asing dalam bentuk menguatnya rasa nasionalisme. Lebih jauh, aliran ini justru dicap
sebagai perwujudan Neomarxisme.
Dalam sebagian besar praktek pembangunan negara di dunia, dan yang disponsori lembaga-lembaga kerjasama internasional, didominasi model aliran pertama. Salah satu implementasinya adalah lahirnya teori big push, yakni bahwa lingkaran kemiskinan hanya bisa diputus melalui dorongan besar berupa modal segar dari negara-negara maju. Hal ini justru melahirkan ideologi hutang, dimana negara berkembang tidak percaya diri akan mampu membangun tanpa hutang. Dimulailah era banjir hutang yang makin hari makin dalam menenggelamkan. Dengan utang pula era penjajahan melalui ekonomi dimulai.

Strategi pembangunan, prioritas investasi, pola pengembangan ekonomi, dan ukuran kinerja ditentukan oleh lembaga-lembaga donor melalui saran-saran yang diberikan. Meskipun berupa saran, namun wajib dilaksanakan sebagai syarat cairnya pinjaman yang telah dijanjikan. Seluruh kerjasama (yang tidak seimbang) tersebut dibuat dalam kerangka melanggengkan ketergantungan dan jaminan eksploitasi oleh negara maju. Malangnya, penentu kebijakan di Indonesia memakan mentah-mentah segala advice tersebut. Hilangnya kemandirian, rapuhnya bangun ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi hal yang lumrah.
Sejalan dengan makin tingginya interaksi antar negara, dimana peranan korporasi makin melampaui pemerintah, sejak 1980-an globalisasi mulai gencar dikedepankan. Ekspansi perusahaan multi nasional dan trans nasional dari negara-negara maju yang kelebihan modal merajalela tak terbendung. Dengan memanfaatkan lembaga-lembaga ekonomi dan forum internasional seperti IMF, World Bank, WTO, APEC dan sebagainya mereka membuat semua negara tunduk pada faham Neoliberalisme. IMF dan World Bank, seperti ditulis Stiglitz, bahu-membahu mengusung neoliberalisme dan neokolonialisme di muka bumi dengan dibuatnya Konsensus Washington bersama Departemen Keuangan AS pada 1980-an. Konsensus mengamanatkan IMF dan WB memaksa semua negara menerapkan 3 strategi pokok globalisasi, yakni stabilitas makro, liberalisasi, dan privatisasi. Ketiga hal ini tidak ada hubungannya dengan usaha memakmurkan rakyat, malah lebih menambah keterpurukannya.
Celakanya, Indonesia begitu “keranjingan” dengan globalisasi meski pada tingkat ASEAN pun tingkat ekonominya kalah bersaing. Bogor Goals, landasan gerak globalisasi dalam kerangka APEC ditelurkan di Bogor, tahun 1994. Keadaan ini semakin mengental hingga saat ini. Tim ekonomi pemerintah ternyata mengimani model ini sebagai model puncak yang akan menguasai dunia hingga akhir zaman. Terbukti bahwa segala kebijakan ditujukan untuk menyukseskan berlakunya lliberalisasi. Modal asing adalah cita-cita dan impian bagi pertumbuhan ekonomi. Virus inipun merasuk ditingkat masyarakat. Grant atau hibah dari lembaga/foundation internasional adalah gula-gula termanis bagi LSM-LSM. Mereka menjadi operator misi-misi internasional tanpa pernah mengkaji (ulang) tujuan apa dibelakangnya. Akan tetapi, hal ini wajar terjadi karena pihak asing memang selalu memiliki para komprador (antek) pribumi yang siap melicinkan jalan penjajahannya.

BAGAIMANA MEMBANGKITKAN EKONOMI

Peningkatan kemakmuran tak akan terujud tanpa didahului adanya upaya pembebasan dari penjajahan. Karena itu, membangkitkan ekonomi umat saat ini serupa dengan urgensi kebangkitan bangsa pada 1908 diatas. Meski demikian, tidak semua orang sadar dan percaya bahwa kita sekarang sudah berada dalam penjajahan tersebut. Pihak yang seperti ini justru adalah pemegang tampuk pemerintahan dan pengendali perangkat kenegaraan. Hal ini dibuktikan dengan gencarnya mereka menggadaikan SDA dan asset-asset negara kepada asing, melakukan privatisasi, dan menghapuskan subsidi. Entah apakah ini hanya langkah pragmatis, namun semua itu sudah terdokumentasi dalam berbagai peraturan misalnya UU Migas, UU Penanaman Modal, UU Kelistrikan, RPJM Nasional, dan sebagainya. Artinya neoliberalisme sudah menjadi platform ekonomi Indonesia. Kesemuanya itu hanya akan melanggengkan dan memperkuat posisi penjajahan dan menjadikan bangsa Indonesia sebagai jongos dinegeri sendiri.

Sekali lagi, untuk membangkitkan ekonomi kita harus dapat membebaskan diri dari penjajahan. Untuk itu diperlukan ketegasan jati diri dan sikap untuk melawan. Tanpa itu, seribu macam pembahasan dan usulan solusi hanya akan menjadi basa-basi belaka. Inti
persoalannya adalah pada sistem neoliberal yang kita terapkan sehingga melahirkan penjajahan. Dengan sistem ini dan penjajahannya lahir berbagai konsekuensi buruk. Dalam hal tingkat pendapatan terjadi jurang kesenjangan yang makin lebar. Dalam hal produksi sektor usaha UMKM cenderung semakin termarginalkan, klusternya makin sempit dan pendek. Sementara usaha besar yang hanya melibatkan sedikit pihak, cenderung makin jauh meninggalkan UMKM.
Peranan fiskal pemerintah dalam urusan wajib pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kesejahteraan makin dikerdilkan dengan maraknya komersialisasi sektor publik. Sementara, pemerintah berdalih kemampuannya semakin kecil untuk dapat mendukung kepentingan masyarakat banyak. Pernyataan itu benar sekali karena terbukti pemerintah telah menjadi semakin miskin secara disengaja melalui gerakan privatisasi.
Dalam hal kepemilikan asset, maka sektor-sektor strategis dan proyek prioritas yang dijamin keuntungannya diserahkan kepada asing dan swasta lain. Mereka sebagai pilar ekonomi dimata pemerintah dibebaskan untuk menguasai untuk seumur hidup sehingga cara pengelolaan sumber daya bukan ditempuh dengan skema untuk dimiliki bersama dan dinikmati oleh rakyat banyak. Padahal kita tahu, dari dulu, inti persoalan kesejahteraan ekonomi bukan karena ketiadaan perusahaan besar dan kaya, tetapi karena kemanfaatannya tidak menyentuh rakyat.
Oleh karena itu membangkitkan ekonomi rakyat harus dimulai dengan penggantian sistem yang salah hingga saat ini. Selanjutnya baru bisa dibenahi berbagai persoala parsial seperti pendapatan, produksi dan struktur ekonomi, kebijakan fiskal, dan struktur kepemilikan dan
pemanfaatan sumberdaya ekonomi.

Syahrituah Siregar adalah pengamat ekonomi dari Banjarmasin dan dosen program studi Ekonomi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat menyelesaikan pendidikan master di AS. Sumber jurnal-ekonomi.org
Kembali Ke Atas Go down
Lihat profil user http://jabrik-singh.myflexiland.com/
 
Membangkitkan Ekonomi Umat
Topik sebelumnya Topik selanjutnya Kembali Ke Atas 
Halaman 1 dari 1

Permissions in this forum:Anda tidak dapat menjawab topik
Jurnal Kampus :: Hot News Update :: Hot News Update-
Navigasi: